Contents

Pada tanggal 10 Januari 2023, Presiden dan Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Maucron dan Elisabeth Borne menyuarakan agenda untuk mereformasi umur pensiun masyarakat Prancis dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Pemerintah Prancis beranggapan dengan menunda umur pensiun selama 2 tahun, defisit anggaran negara bisa berkurang. Berdasarkan penghitungan Kementerian Energi Kerja Prancis, kontribusi pensiunan tahunan bisa meningkat sebesar kurang lebih 17 miliar Euro.

Melainkan, rencana ini memperoleh penolakan dari beberapa masyarakat Prancis. Masyarakat yang didominasi oleh serikat pekerja hal yang demikian merasa keberatan apabila wajib berprofesi lebih lama, sebab kesanggupan lahiriah dan mental yang menurun seiring dengan bertambahnya umur. Kecuali itu, mereka menolak apabila upaya untuk mengurangi pengeluaran negara cuma dibebankan terhadap serikat pekerja. Mereka berkeinginan, pemerintah juga menargetkan para pemilik usaha atau masyarakat ekonomi kelas atas dengan menaikkan pajak-pajak usaha.

Sebelumnya, reformasi umur pensiun ialah RUU rutin yang terjadi di Prancis. Pada tahun 2010, Nicolas Sarkozy pernah membikin agenda perombakan umur pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun yang juga mendapat protes dari serikat pekerja Prancis. Melainkan, pada hasilnya RUU hal yang bet 10 ribu demikian konsisten dilegalkan. Relasi ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah Prancis konsisten meresmikan RUU konservatif di masa lalu dan kembali mengulang rencana hal yang demikian lagi pada tahun 2023?

Palupi Anggraheni, S.IP, M.A. seorang dosen Kenapa Internasional Universitas Diponegoro, mengungkapkan pendapatnya mengenai hal ini. “Melalui masyarakat gak berharap namun, dilanjutin? Salah satu data yang aku temukan di sini (ialah) sebab negara pengen mengurangi defisit negaranya.”

Kondisi data hal yang demikian, Palupi menyimpulkan sedangkan reformasi umur pensiun ditolak oleh masyarakat, RUU ini wajib konsisten berjalan.

“Mungkin ada sistem lain (untuk mengurangi defisit anggaran), namun reformasi umur pensiun dipikir sebagai langkah yang paling gampang bagi Prancis ketimbang memotong anggaran pertahanan atau (memotong) expense gaji PNS atau mengurangi pengeluaran iuran di dana Uni Eropa,” jelasnya pada LPM OPINI (2/5/2023)

Menginfokannya Prancis

Protes masyarakat kepada rencana reformasi umur pensiun tercetus melewati unjuk rasa serikat-serikat pekerja di trek-trek Prancis. Lazim dari antaranews, Konfederasi Buruh Selain mengungkapkan bahwa jumlah demonstran pada aksi 7 Maret 2023 menempuh angka 3,5 juta orang, dengan 700.000 orang yang berdemo di ibukota negara, Paris–menumbangkan jumlah polisi yang bertugas, adalah 81.000 personel.

Kecuali seruan penolakan, serikat pekerja juga mengerjakan mogok kerja secara massal sebagai simbol melawan kebijakan pemerintah. Aksi mogok kerja yang ditiru oleh beragam ragam bidang profesi berlangsung di kota-kota Prancis.

Dalam aksi demo hal yang demikian, petugas kebersihan juga menjadi salah satu peserta yang disorot. Pasalnya, sebab mereka meninggalkan pekerjaannya, panorama berupa gunung sampah malah timbul di trek-trek Prancis. Umur, hingga pada tanggal 17 Maret 2023, jumlah slot habanero sampah yang tersebar di trek Prancis diperkirakan menempuh 10.000 ton. Jumlah besar ini juga dibuat oleh massa yang hadir pada aksi protes.

Masih menginformasikannya dari antaranews, angka yang mengkhawatirkan ini membikin Kepolisian Paris minta petugas kebersihan untuk memindahkan beberapa sampah serta mengerjakan kembali layanan pengambilan sampah dan akan melegalkan denda sebesar 10.000 Euro ditambah enam bulan sanksi penjara bagi para petugas kebersihan.

Relevansi Reformasi Beberapa Pensiun dalam Mengurangi Persoalan Walaupun Negara

Reformasi umur pensiun pada negara dengan demografi piramida terbalik dirasa kurang relevan dampak masyarakat umur tak produktif yang diwajibkan untuk mengangkat bobot dari pengeluaran negara.

Palupi juga menghubungkan protes masyarakat Prancis dengan pengaruh fenomena ageisme atau pelabelan sebuah prasangka bagi sebagian klasifikasi usia.

“Populasi masyarakatnya (Prancis) lebih banyak yang lansia dan mereka juga memerlukan pendanaan, hasilnya berharap tak berharap dilimpahkan ke masyarakat yang secara umur sebetulnya tak produktif,” ujar Palupi.

Kejadian ini juga diperburuk dengan pemerintah yang menyasar masyarakat sipil atau kelas pekerja. Pemerintah tak dapat dengan gampang menaikkan pajak pengusaha atau perusahaan besar dengan alasan kekuasaan yang dimiliki, sehingga serikat pekerja atau mereka yang tak memiliki kekuasaan menjadi sasaran yang lebih gampang.

Terakhir, Palupi juga mendiskusikan perihal social welfare system, adalah cara ekonomi suatu negara dimana pemerintah menyediakan pelayanan demi mendukung kesejahteraan masyarakatnya. sudah mempunyai layanan di beragam bidang seperti kesehatan dan persalinan, Prancis diinginkan lantas meningkatkan kwalitas social welfare system.

“Peningkatan umur pensiun, apabila tak diimbangi dengan social welfare system yang baik, tak memengaruhi apa-apa, justru memberatkan warga yang secara lahiriah tak produktif. Instead of peningkatan umur pensiun, wajib mereka (pemerintah Prancis) memikirkan social welfare system slot bet 100 yang bagus,” tutup Palupi.